KLH Prioritaskan Pembangunan Daop Karhutla di OKI

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan pada 2027. Fasilitas yang diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp33 miliar ini diharapkan menjadi pusat kendali dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menerima kunjungan Bupati Ogan Komering Ilir, Muchendi Mahzareki, di Jakarta.

Menurut Jumhur, pembangunan Daop dijadwalkan mulai direalisasikan pada 2027 setelah Pemerintah Kabupaten OKI memenuhi persyaratan utama berupa penyediaan lahan yang telah memiliki sertifikat,

“Kesiapan lokal sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk pelaksanaan pembangunannya,” ujar Jumhur.

Keberadaan Daop nantinya akan menjadi pusat koordinasi operasional dalam upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan karhutla. Fasilitas ini juga akan mempercepat mobilisasi personel dan peralatan sehingga respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.

Langkah tersebut dinilai sangat strategis mengingat Kabupaten OKI merupakan salah satu wilayah gambut terbesar di Indonesia. Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan ekosistem gambut atau hampir 49,3 persen dari total kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menjadikan OKI sebagai daerah prioritas nasional dalam perlindungan ekosistem gambut sekaligus pengendalian karhutla.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan Daop. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau.

“Daop akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pembangunan agar pengendalian kebakaran di daerah semakin cepat, terintegrasi, dan efektif,” kata Muchendi.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten OKI juga mengajukan dukungan kepada KLH berupa bantuan sarana pengelolaan sampah, seperti dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Jumhur memastikan kementeriannya akan menindaklanjuti kebutuhan daerah secara bertahap. Bantuan sarana persampahan direncanakan masuk dalam alokasi anggaran tahun berikutnya, sementara rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI telah ditandatangani pada hari yang sama.

Pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di OKI diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla, melindungi ekosistem gambut yang menjadi penyimpan karbon alami, serta mendukung upaya pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

(Murod)