Kayuagung Radio etnikom – Jaringan Media Etnik Indonesia
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat langkah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Komitmen itu disampaikan langsung Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi mengungkapkan bahwa Kabupaten OKI memiliki tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai salah satu daerah dengan kawasan gambut terluas di Sumatera Selatan, sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan ekosistem gambut atau hampir 49,3 persen dari total kawasan gambut di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadikan OKI sebagai wilayah strategis dalam menjaga ekosistem gambut, namun juga memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari Forkopimda, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa,” ujar Muchendi.
Selain fokus pada penanganan karhutla, Pemkab OKI juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan pengelolaan sampah. Saat ini, cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten OKI baru mencapai 9,44 persen, yang dipengaruhi masih terbatasnya armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab OKI terus menggalakkan Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri melalui kegiatan gotong royong rutin di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Pengembangan bank sampah di berbagai perangkat daerah juga terus dilakukan sebagai upaya membangun budaya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Muchendi mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, di antaranya percepatan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan, bantuan armada persampahan berupa dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memastikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” kata Jumhur.
Ia menegaskan, pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten OKI menjadi salah satu prioritas nasional dan dijadwalkan mulai direalisasikan pada 2027. Pemerintah Kabupaten OKI dinilai telah memenuhi persyaratan utama dengan menyiapkan lahan yang telah bersertifikat.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” jelas Jumhur.
Pembangunan Daop tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar dan akan difungsikan sebagai pusat operasional pengendalian karhutla di Kabupaten OKI, sehingga koordinasi, mobilisasi personel, serta penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga memastikan bantuan sarana dan prasarana persampahan akan diupayakan melalui alokasi anggaran tahun berikutnya. Sementara itu, rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI langsung ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama sebagai bentuk percepatan pelayanan kepada pemerintah daerah.
(Murod)
