Home / News / Mereposisi Desa di Mata Birokrasi

Mereposisi Desa di Mata Birokrasi

adi“Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah disahkan oleh DPR pada 5 Januari lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang menandatangani pengesahan Rancangan Undang-Undang ini. Keputusan itu menjadi angin segar bagi masyarakat pedesaan. Memberikan harapan baru Baik dari segi peran dan fungsi desa dalam tataran otonomi, jaminan pelayanan umum, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur desa. Seiring dengan itu, tugas seorang kepala desa dan aparatur desa kedepan akan semakin berat. Kepala desa dan aparaturnya harus benar-benar cakap dalam mengambil keputusan terutama dalam mengelola aset dan keuangan desa.Jangan sampai kepala desa menorehkan suatu catatan hitam dalam lembaran masa jabatan yang ialaksanakan.

 

Desa adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran pemerintah, desa adalah miniatur negara yang merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebankan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain yang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan posisi. Desa diperlakukan tidak lagi seperti dulu. Karenanya, desa juga memiliki kepentingan yang berubah termasuk anggarannya.

Eko. S dalam bukunya (Govenernance Reform:2003) seperti dikatakan Suyatno Dosen Fisip UGM  melalui  essaynya yang diterbitkan Harian Nasional Media Indonesia Mengatakan,  Sebagai basis kehidupan masyarakat akar rumput, desa mempunyai dua wilayah berbeda.

Pertama, wilayah internal desa (demokrasi desa). Desa sering kali disebut miniatur Negara. Desa menyelenggarakan sendiri tata pemerintahan. Desa memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD), menyelenggarakan pemilihan kepala desa sendiri dan  sebagai miniatur Negara desa memiliki segudang tugas birokrasi kenegaraan, memberikan pelayanan administratif se tingkat desa, serta melakukan kontrol serta mobilisasi warga. Sungguh tugas berat nan begitu komplek serta tidak ringan bagi Kepala Desa.

Kedua, wilayah eksternal desa. Dalam hal hierarki, desa lebih berorientasi ke atas. Desa diposisikan sebagai klien Negara yang hanya menerima progam serta kebijakan dari hierarki di atasnya; Kecamatan, Kabuapaten, Propinsi hingga pemerintah pusat. Padahal, desa sebenarnya memiliki ‘otonomi asli’. Desa dibentuk secara mandiri dengan asas kebersamaan oleh masyarakat. Dalam usia, desa jelas keberadaannya lebih tua dari negara atau kabupaten.

Realitas tentang keberadaan desa sebagaimana diungkapkan tadi selayaknya menjadi  pemikiran yang khomprehensif, mendalam serta secara bersama. Desa layak mendapatkan perhatian yang lebih di mata pemerintah. Baik dari segi peran dan fungsi desa dalam tataran otonomi, jaminan pelayanan umum, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa telah disahkan oleh DPR Pusat. Undang-Undang Ini adalah angin segar bagi masyarakat desa karena Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa dan Kewenangan Desa.

Melansir dari situs Sekretarias Kabinet, Kamis (30/1/2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara Aturan lain yang juga disebutkan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kewenangan desa nantinya meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ada istiadat desa.

 Undang-undang desa juga mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat yang selama ini tidak pernah ada anggaran dari pusat. Jumlahnya mencapai 10 persen dari dana per daerah atau berkisar 700 juta untuk tiap desa per tahunnya.Dana ini wajib diberikan, juga tidak boleh dicuil sedikitpun. Selain kucuran anggaran dari pusat, Desa juga memungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Ini wajib dilaksanakan, tergantung dengan kekuatan masing-masing daerah.Selain itu, Undang-Undang Desa juga mengamanatkan agar dibentuk DPR tingkat desa, atau yang disebut dengan  Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya sekitar sembilan orang. Namun demikian Undang-undang ini tidak memangkas kewenangan Bupati atau Walikota atau Gubernur.

Seiring dengan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terus ditingkatkan, tugas seorang kepala desa dan aparatur desa kedepan akan semakin berat. Kepala desa dan aparaturnya harus benar-benar cakap selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dengan berpijak peraturan, petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan, terutama dalam mengelola aset dan keuangan desa. Administrasi dan bukti-bukti juga harus lengkap, jangan sampai kepala desa menorehkan suatu catatan hitam dalam lembaran masa jabatan yang ia laksanakan.

 

Disini dituntut peran dan tugas camat serta pemerintah Kabupaten untuk membina para kepala desa secara terus menerus dengan baik akan menjadi langkah awal menuju kesuksesan pembangunan di tingkat desa.

Pembangunan dimulai dari dari desa juga sudah jauh didengungkan oleh Bupati OKI, Iskandar, SE. Membangun OKI dari desa dibawah komando Iskandar SE,-M. Rifai merupakan konsep mewujudkan visi membangun Ogan Komering Ilir yang  lebih maju.

Membangun dari desa dimaknai dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat mampu mengembangkan ekonominya sesuai dengan sumberdaya yang ada disekitarnya. Ekonomi yang berbasis rakyat dan diusahakan sendiri oleh masyarakat. Program pembangunan berbasis potensi yang meliputi revitalisasi perkebunan rakyat, perikanan rakyat, mendorong produktivitas ekonomi lokal terutama industri kecil dengan memberikan fasilitas serta kesempatan berkembang bagi usaha mikro kecil dan menengah baik dari aspek teknologi, permodalan maupun pemasaran.

Jika beberapa program ini dapat diimplementasikan secara optimal, diyakini gagasan membangun dari desa upaya mewujudkan masyarakat desa  yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa datang akan dapat diwujudkan.

Oleh: Adi Yanto
Kasubag.Humas Informasi dan Pemberitaan Setda OKI
x

Check Also

UNISKI Gelar Sidang Senat Khusus Terbuka Wisuda Sarja VIII Tahun 2019

  Hari ini Rabu (04/09/19) Universitas Islam OKI (Uniski ) Kayuagung lakukan Yudisium, rasa kegembiraan ...

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com