Komisi IX DPR RI Kunjungi Kabupaten OKI

Ketua Tim DPR RI saat Menerima Cendra Mata Dari Bupati OKI

Jajaran Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir .Rombongan anggota Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Dr Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA.didampingi Dr.Ribka Tjipaning,Daniel Lumban Tobing,Betti shadiq pasadigoe,Hj Sri Wulan,SE,Dra.Okky Asokawati,dan Ir.Ali Mahir .Kedatangan rombongan anggota Komisi IX DPR RI ini datang dengan agenda untuk membahas masalah kesehatan, ketenagakerjaan, penerapan BPJS di OKI dan membahas permasalahan lainnya.acara tersebut bertempat di bende seguguk I Selasa (28/2/2017)

Bupati OKI H.Iskandar SE Dalam sambutannya Mengatakan Kalau di Kabupaten OKI masih banyak masalah terutama Tenaga Kerja atau buruh,karena menurutnya masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan,sebab masa depan mereka tidak ada kepastian,dan kita juga belum mampu memberikan pelayanan maksimal,karena yang berobat RSUD Kayuagung ini bukan hanya masyarakat OKI melainkan ada yang dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten OI dan OKU apalagi pemerintahnya macet melakukan pembayaran

“Kami berharap dapat memberikan bagaimana tata cara klaim BPJS,dan kami ucapakan terima kasih kepada Anggota DPR RI atas kedatangannya semoga dapat mencarikan solusi masalah Kabupaten OKI sehingga dapat mensejahtrakan masyarakat”Ujarnya

Begitu Juga dengan Ketua Tim Dr Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA mengungkapkan kalau kedatangannya untuk menyerap aspirasi dan berhak memeriksa dalam mengunakan anggaran dan untuk tahun depan DPR RI ini akan turun langsung kekecamatan dan kepala dinas di minta jika ada permasalahan laporkan.

“Kami datang ke Kabupaten OKI ini dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan berhak memeriksa sejauh mana realisasi program pemerintah pusat pada daerah,sebab dari APBN ada 5 persen untuk kesehatan senilai 25 triliun,sebab untuk dana BPJS lebih banyak untuk mengobati orang sakit dari pada infrastruktur”ungkapnya Lanjutnya Presiden RI Joko Widodo telah menciptakan 10 ribu lapangan pekerjaan ini sebagai upaya untuk mengatasi angka pengangguran,”jika ada perusahan yang nakal pemerintah wajib memberikan sanksi ini upaya untuk melindungi tenaga kerja misalnya dengan memerikan sanksi bisa menghambat tentang perizinannya”terangnya.