Kayuagung Radio etnikom – Jaringan Media Etnik Indonesia
Kayuagung – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026 mendatang. Transfer dana dari pemerintah pusat dipastikan mengalami penyusutan signifikan sebesar Rp 241 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, di tengah tekanan keuangan tersebut, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat tidak akan berkurang.
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Muchendi, menghadapi tantangan tersebut, pihaknya akan melakukan penyesuaian anggaran bersama DPRD secara selektif dan hati-hati agar program-program prioritas tetap berjalan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut, kita akan melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran agar tetap bisa bertahan serta terus melayani masyarakat,” tegasnya.
Muchendi menambahkan, keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan jalannya program prioritas tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, serta dukungan legislatif dan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, berpesan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam melakukan efisiensi. Ia menilai, setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga belanja daerah harus disesuaikan dengan prioritas utama.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Pilah mana belanja yang perlu dan tidak perlu. Sebagai pejabat politik, janji kita kepada masyarakat itulah yang harus menjadi super prioritas,” jelas Deru.
Deru juga mengingatkan pentingnya mempererat kerjasama antar elemen di daerah agar tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini berbeda dengan yang kami hadapi dulu bersama Pak Ishak Mekki ketika beliau menjabat Bupati OKI, dan saya di OKU Timur,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) OKI, Farlidena Burniat, menjelaskan bahwa untuk menutup potensi kekurangan dana, Bupati Muchendi telah mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita juga berkoordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 23 September 2025 Kementerian Keuangan telah menetapkan alokasi TKD tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Untuk Kabupaten OKI, alokasi TKD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,908 triliun atau turun Rp 241 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,150 triliun.
“Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2025, memang ada pengurangan cukup besar sebesar Rp 241 miliar pada tahun 2026,” jelas Farlidena.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur agar janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi dan misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai jangan sampai berkurang. Efisiensi akan diarahkan pada hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.(Murod)
