Kayuagung Radio etnikom – Jaringan Media Etnik Indonesia
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendorong pemerintah desa lebih siap menghadapi ancaman kebakaran. Sebanyak 283 desa di OKI tercatat telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla pada 2026 dengan total mencapai Rp1,81 miliar.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan, upaya pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa diminta tidak menunggu kebakaran terjadi untuk mulai bergerak, melainkan mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Persiapannya harus lebih awal. Minimal lakukan patroli dan siapkan anggaran untuk pencegahan maupun penanggulangan, terutama di wilayah yang memang rawan karhutla,” kata Muchendi dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun Anggaran 2026.
Menurut Muchendi, kepala desa perlu memetakan kawasan rawan kebakaran, menentukan kebutuhan prioritas, menyiapkan peralatan pemadam, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan patroli dan deteksi dini.
Ia mengingatkan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kesiapsiagaan. Setiap dana yang dialokasikan harus direncanakan dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai ketentuan.
“Anggaran banyak atau sedikit, itu sama-sama anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan penting, pengelolaan keuangan penting, sampai pelaksanaannya pun harus sesuai ketentuan,” ujarnya.
Muchendi juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, hingga sektor swasta.
Pemkab OKI, lanjutnya, akan mendorong pendampingan melalui perangkat daerah terkait agar penggunaan anggaran desa untuk pencegahan maupun penanggulangan karhutla berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI, Hendri, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman pemerintah desa mengenai pemanfaatan APBDes dalam penanganan karhutla, termasuk aspek hukum dan pertanggungjawaban keuangan.
Berdasarkan laporan Dinas PMD OKI, sebanyak 283 desa telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla tahun 2026 dengan total Rp1.816.516.850 atau sekitar Rp1,81 miliar.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengadaan pompa air dan selang pemadam, operasional kegiatan pencegahan, hingga pemasangan baliho dan spanduk imbauan kepada masyarakat.
“Pemerintah desa perlu memahami ketentuan pengelolaan keuangan agar anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dialokasikan secara tepat, transparan, dan akuntabel,” kata Hendri.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh kepala desa dan lurah juga menandatangani pakta integritas. Penandatanganan ini menjadi penegasan tanggung jawab pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pencegahan karhutla sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas PMD OKI turut melaporkan perkembangan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026. Dana untuk operasional dan pembangunan tersebut telah disalurkan kepada 314 desa dengan total Rp6,62 miliar.
Selain itu, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah juga telah disalurkan kepada 314 desa dengan nilai mencapai Rp15,83 miliar.
Rapat koordinasi tersebut turut diisi dengan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris perangkat desa melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan itu, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, juga menerima bantuan satu unit sepeda motor dari Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran desa dalam pengembangan infrastruktur dan usaha ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan kesiapsiagaan, dukungan anggaran, serta tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Pemkab OKI berharap upaya pencegahan karhutla dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan mengurangi risiko kebakaran di wilayah rawan OKI.
