Kayuagung Radio etnikom – Jaringan Media Etnik Indonesia
OKI — Jumlah titik panas (*hotspot*) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, turun tajam dari 1.007 titik menjadi 335 titik pada Jumat (23/10/2026). Meski demikian, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) OKI terus meningkatkan pemantauan dan mempercepat pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan api serta mencegah kebakaran meluas.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan, setiap titik panas yang terdeteksi satelit harus diverifikasi oleh petugas. Langkah tersebut penting agar penanganan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata hasil pemantauan satelit.
“Setiap titik panas harus dicek di lapangan untuk memastikan apakah benar ada api atau tidak. Jika ditemukan kebakaran, petugas harus segera mengambil tindakan agar api tidak meluas,” ujar Muchendi saat meninjau posko Satgas Karhutla di Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Jumat (23/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Muchendi juga memberikan semangat kepada personel Satgas Karhutla yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan petugas yang terus melakukan pemantauan serta upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Menurut Muchendi, kecepatan menerima informasi harus diikuti ketepatan verifikasi dan respons. Dengan begitu, petugas dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi sebenarnya di lokasi dan segera bertindak apabila ditemukan kebakaran.
Kepala BPBD OKI Pratama Suryadi mengatakan, data titik panas dari Kementerian Kehutanan melalui sistem pemantauan Sipongi menjadi salah satu acuan dalam pengawasan karhutla. Namun, deteksi satelit tidak serta-merta membuktikan bahwa kebakaran benar-benar terjadi.
“Kami mengacu pada data hotspot dari Sipongi, tetapi tetap dilakukan *ground check*. Belum tentu hotspot itu ada api,” kata Pratama.
Data pemantauan pada 16–23 Oktober 2026 menunjukkan jumlah hotspot di OKI mengalami fluktuasi. Pada 16 Oktober tercatat 871 titik, kemudian naik menjadi 1.199 titik pada 17 Oktober. Jumlahnya turun menjadi 473 titik pada 18 Oktober, 386 titik pada 19 Oktober, dan 286 titik pada 20 Oktober.
Hotspot kembali meningkat menjadi 695 titik pada 21 Oktober dan 1.007 titik pada 22 Oktober, sebelum turun menjadi 335 titik pada 23 Oktober.
Pratama menjelaskan, satelit mendeteksi titik panas berdasarkan karakteristik suhu dan tingkat kepercayaan (*confidence level*) hasil deteksi. Informasi tersebut membantu petugas menentukan lokasi prioritas untuk diperiksa, tetapi kondisi sebenarnya tetap harus dipastikan melalui pengecekan langsung.
Objek bersuhu tinggi, seperti permukaan seng atau aspal yang terpapar matahari, berpotensi terdeteksi sebagai titik panas. Karena itu, data satelit harus ditindaklanjuti dengan verifikasi agar petugas dapat membedakan indikasi panas dari kejadian kebakaran yang sesungguhnya.
“Ketika satelit mendeteksi titik panas, personel perlu turun ke lokasi sesuai koordinat untuk memastikan apakah ada api atau tidak,” ujarnya.
Selain pemantauan satelit, BPBD OKI juga mengandalkan laporan masyarakat untuk mempercepat deteksi dini. Warga yang melihat indikasi kebakaran diimbau segera melapor dengan menyertakan foto atau video serta titik koordinat lokasi agar petugas lebih mudah menemukan titik kejadian.
“Kalau masyarakat melapor, kami minta foto, video, dan titik koordinatnya. Setelah itu, tim langsung bergerak ke lokasi tanpa harus melalui prosedur berjenjang,” kata Pratama.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap melaporkan kejadian kebakaran meskipun lokasi tersebut belum terpantau satelit. Laporan yang cepat, akurat, dan dilengkapi informasi lokasi dapat membantu petugas melakukan pengecekan lebih dini sehingga potensi kebakaran bisa segera ditangani.
Satgas Karhutla OKI pun terus mengoptimalkan pemantauan, verifikasi lapangan, dan koordinasi dengan berbagai unsur terkait. Penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan dalam pemantauan harian, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kondisi kebakaran tanpa mempertimbangkan hasil pengecekan di lapangan.
(Mrd)
