Inflasi, merupakan isu strategis sebagai salah satu indikator perekonomian suatu
wilayah yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa. Banyak sekali
manfaat yang didapatkan oleh suatu wilayah yang mempunyai indikator ini. Misalnya
sebagai faktor koreksi keterlibatan harga dalam penghitungan beberapa indikator
strategis seperti UMR, garis kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan ekonomi, dll. Selain
itu juga, inflasi sendiri menjadi indikator yang secara nasional ditargetkan untuk
terjaga stabilitasnya. Untuk tahun 2024 misalnya, Menko Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM
TPIP) 2024 pada 29 Januari 2024 yang lalu, menyatakan bahwa sasaran inflasi
2024 ditargetkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen, sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021.
Mulai tahun 2024, Kabupaten OKI merupakan salah satu dari 150 kabupaten kota di
Indonesia yg menghitung inflasi berdasarkan laju pergerakan indeks harga
konsumen (IHK). IHK dihitung berdasarkan pada basket komoditas hasil Survei
Biaya Hidup (SBH 2022) melalui Survei Harga Konsumen. Rilis inflasi Kabupaten
OKI secara perdana, pada 1 Februari 2024 yang lalu berdasarkan data yg telah
dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada bulan Januari
2024 di Kabupaten OKI terjadi deflasi atau terjadi penurunan harga secara month to
month (m to m) dibandingkan dengan harga di bulan desember 2023. Dibandingkan
dengan kondisi pada Januari 2023 yang lalu, inflasi year on year (yoy) di Kabupaten
OKI adalah sebesar 4,92 persen.
Sejak awal, pemerintah Kabupaten OKI sangat serius menyikapi angka inflasi yoy
yang hampir mencapai lima persen ini. Berbagai macam program kebijakan baik
kebijakan yang bersifat keharusan se-Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh
bapak PJ Gubernur Sumsel, maupun kebijakan lokal yang merupakan kebijakan
yang digagas oleh Bapak PJ Bupati OKI diluncurkan untuk meredam laju inflasi di
Kabupaten OKI. Salah satu kebijakan PJ Bupati OKI, Bapak Asmar Wijaya dalam
keseriusannya terkait angka inflasi ini adalah melibatkan BPS Kabupaten OKI
sebagai narasumber di dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang
diselenggarakan setiap bulan setelah rilis berlangsung, dan juga pada setiap
pertengahan bulan untuk mengetahui perkembangan harga pasar beberapa
komoditas penting utamanya yang mempunyai bobot tertinggi sebagai komoditas
yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat OKI.
Memasuki bulan kedua, selama bulan Februari 2024 kembali OKI mengalami deflasi
secara m to m dan sedikit mengalami perlambatan inflasi yoy dibandingkan bulan
Januari yaitu sebesar 4,60 persen, dibandingkan Februari 2023 yang lalu. Berpijak
pada data perkembangan harga pasar untuk beberapa komoditas penting yang
mengalami perubahan harga, Pemerintah Kabupaten OKI menindaklanjuti hasil FGD
dengan melakukan berbagai macam kebijakan.
Dalam implementasi ”Strategi 4K” sebagai strategi yang telah disepakati oleh
Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten OKI juga melakukan berbagai upaya
untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten OKI. Didalam
penerapannya, untuk strategi pertama yaitu ”Keterjangkauan Harga”, kebijakan
umum seperti yang telah dilakukan oleh hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia
yaitu operasi pasar murah, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu yaitu pada hari
Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya di berbagai tempat di wilayah
Kabupaten OKI. Ada 2 inovasi yaitu Program PERJAKA (Perusahaan Jaga
Keterjangkauan Harga) dan program BISMILAH (BAZNAS Isi Sembako Melalui
Amal Ibadah) yang merupakan langkah kongkret dalam pelaksanaan menjaga
keterjangkauan harga. Komoditas-komoditas penting yang di-supply pada operasi
pasar murah ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga pada
perkembangan harga pasar yang disampaikan oleh BPS Kabupaten OKI dalam
pelaksanaan FGD terkait inflasi yang diselenggarakan setiap bulannya oleh Dinas
Perdagangan Kabupaten OKI. Bahkan Selama Bulan Ramadhan dan sampai
menjelang lebaran, operasi pasar murah juga dilakukan hampir setiap harinya
dengan cakupan wilayah yang lebih luas di berbagai kecamatan di Kabupaten OKI.
Penerapan Strategi 4K yang kedua, yaitu ”Ketersediaan Pasokan” dilakukan dengan
langkah SAMPAN (Satuan Pengaman Pangan), dimana kegiatan ini adalah kegiatan
yang dilakukan secara berkala di dalam monitoring harga yaitu dengan sidak pasar
yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah BPS dan juga
Bulog. Program lainnya dalam menjaga ketersediaan pasokan diantaranya adalah
Kerjasama Daerah melalui KIPASMU KANDA (Ketersediaan Pasokan Melalui
Kerjasama Antar Daerah), diantaranya telah dilakukan kerjasama Perumda Bende
Seguguk dg PT. Pringsewu Jaya Sejahtera Kab. Pringsewu Lampung, dan Proses
MoU antara Bupati OKI dengan Bupati Brebes dan Wako Pagar Alam yang masih
berproses, serta dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Gerakan
BALAP BECAK (Bantuan Langsung Percepatan BerTanam Cabe Serentak) yang
digagas oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, Gerakan
CAMAT PKK (Cabe Tomat PKK) yang serentak didukung oleh ibu-ibu PKK se-
Kabupaten OKI, pemantauan harga melalui aplikasi MIDANG (Monitoring Komoditas
Dagang) dan Peresmian Toko TPID GERAI JAM SEMBAKO (Gerakan Atasi Inflasi
Jual Murah Sembako). Data kebutuhan untuk pasokan per komoditi, yang digunakan
sebagai dasar berbagai gerakan ini menggunakan olahan data konsumsi dari data
SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS.
Di dalam ”Menjaga Kelancaran Distribusi” sebagai penerapan Strategi 4K yang
ketiga, Pemerintah Kabupaten OKI melakukan gerakan ARTIS (Angkutan Gratis).
Untuk menjaga kelancaran distribusi beberapa komoditas penting, pembangunan
infrastruktur di berbagai wilayah di dalam Kabupaten OKI, yang merupakan wilayah
terluas di Sumatera Selatan, juga perlu ditingkatkan agar konektivitas dan
kelancaran distribusi dapat semakin lancar sehingga dapat mengurangi cost di
dalam penetapan harga komoditas. Beberapa pembangunan jalan yang
menghubungkan antardesa dengan ibu kota kecamatan juga perlu dianggarkan
karena sarana jalan ini merupakan sarana terpenting di dalam menjaga kelancaran
distribusi ini.
Untuk mendukung strategi 4K yang ke 4, yaitu ”Komunikasi Efektif”, Pemda OKI
Rutin Menggelar FGD, dan telah melakukan Sosialisasi ”Belanja Bijak, Hindari Panic
Buying, Food Waste” melalui berbagai kanal media. Salah satu manfaat dari FGD
sebagai langkah ”Komunikasi Efektif” di antara seluruh stakeholder yang peduli
tentang inflasi adalah sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang apa itu
inflasi, bagaimana cara menghitung inflasi, apa manfaat inflasi dan juga apa yang
dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Dengan data yang disajikan dalam
FGD, seluruh stakeholder dapat memahami arti pentingnya inflasi bagi
perekonomian di Kabupaten OKI.
Berdasarkan hasil rilis Inflasi OKI pada tanggal 1 April 2024 yang dilakukan oleh
BPS, inflasi di Kabupaten OKI adalah sebesar 0,05 persen (m to m) merupakan
prestasi yang sangat baik bagi pemerintah OKI di dalam mengupayakan
terkendalinya inflasi di Kabupaten OKI. Jika kita bandingkan momen Ramadhan
menjelang lebaran yang terjadi pada tahun 2023 kemarin, inflasi OKI di bulan April
2023 (karena Ramadhan dimulai tanggal 25 Maret 2023) adalah sebesar 1,42
persen. Biasanya memang inflasi yang terjadi selama bulan Ramadhan menjelang
lebaran hari raya Idul Fitri berkisar mencapai 0,5-1,5 persen secara month to month,
namun adanya berbagai gerakan dan juga kepedulian seluruh stakeholder sehingga
Pemerintah OKI dapat menekan laju inflasi hingga hampir mendekati nol persen. Hal
ini menunjukkan bahwa program dan gerakan yang dilakukan pemerintah
Kabupaten OKI dinilai sangat efektif dan efisien. Secara yoy, inflasi di bulan Maret
2024 juga mengalami perlambatan yaitu sebesar 4,56 persen dibandingkan dengan
harga Maret 2023 dari inflasi yoy Februari yang lalu sebesar 4,60 persen. Beberapa
komoditas penting yang harus terus dijaga pasokan dan distribusinya hingga lebaran
dan pasca lebaran nanti antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, pempek,
minyak goreng, bawang putih, ayam hidup, dan nanas. Beberapa komoditas ini
adalah komoditas yang mempunyai bobot tertinggi di dalam andil inflasi selama
bulan Maret 2024.
Dengan menggunakan data yang akurat, BPS sebagai penyedia data untuk
perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan nasional berharap agar apa
yang telah dipotret atau dihitung oleh BPS, dapat menjadi dasar untuk pemerintah
melakukan berbagai kebijakan sehingga kebijakan yang dilakukan dapat lebih tepat
sasaran dan lebih efektif menyentuh masyarakat hingga dapat dirasakan
kebermanfaatannya secara berkelanjutan. Ke depan, diharapkan Pemerintah
Kabupaten OKI dan stakeholder terkait terus memperkuat sinergi di dalam upaya
menjaga inflasi agar dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai
bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi di Kabupaten OKI. Data
Akurat, Inflasi Terjaga.