PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini sekaligus menjadi raihan opini WTP ke-15 yang berhasil dipertahankan Kabupaten OKI secara berturut-turut.

Meski demikian, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif semata. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, kepada Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (9/6/2026).

Muchendi mengatakan, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, menurutnya, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika pengelolaan keuangan yang akuntabel mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih secara beruntun ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Muchendi.

Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Muchendi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD OKI dan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan yang selama ini terus memberikan pengawasan, evaluasi, serta masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten OKI.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD OKI, BPK RI Perwakilan Sumsel, serta seluruh jajaran pegawai, mulai dari kepala OPD hingga staf yang menyusun pertanggungjawaban keuangan. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, menjelaskan bahwa opini atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Rio, opini yang diberikan BPK diperoleh melalui proses pemeriksaan yang ketat, independen, dan mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku. Setiap kesimpulan yang dihasilkan harus didukung bukti yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

“Opini yang diberikan BPK disusun melalui proses pemeriksaan yang ketat. Setiap kesimpulan harus didukung bukti yang cukup dan relevan,” ujar Rio.

Rio juga mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tetap harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

“Di balik setiap opini terdapat pertaruhan kredibilitas lembaga pemeriksa maupun entitas yang diperiksa. Karena itu, rekomendasi hasil pemeriksaan harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan yang berkelanjutan,” katanya.

Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali mempertahankan rekam jejak opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi salah satu indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

(Murod)