OKI Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Tekankan Efektivitas di 30 Tahun Otonomi

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memanfaatkan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 sebagai momentum menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi hasil. Hal itu disampaikan dalam upacara di Lapangan Kantor Bupati OKI, Senin (27/4/2026).

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, dalam amanatnya menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selama tiga dekade, persoalan ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah masih kerap terjadi. Dampaknya berupa tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga rendahnya efektivitas pembangunan,” ujar Supriyanto.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran lintas level pemerintahan, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), serta digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi. Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian utama.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta tetap fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan pengurangan ketimpangan. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial dinilai masih belum merata, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

“Stabilitas dan ketahanan daerah juga harus diperkuat. Daerah dituntut adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi dan dinamika sosial,” katanya.

Sejalan dengan arahan Presiden RI, Supriyanto menekankan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berlebihan dalam seremoni. Pemanfaatan sumber daya harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Bagi OKI, 30 tahun otonomi daerah bukan sekadar penanda waktu, tetapi pengingat bahwa desentralisasi harus diiringi tata kelola yang selaras, efisien, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.

(Murod)