Kayuagung Radio etnikom – Jaringan Media Etnik Indonesia
Jakarta — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyuarakan sejumlah persoalan energi yang membebani masyarakat OKI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
Dalam pertemuan itu, Muchendi menyoroti terbatasnya akses BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga antrean solar yang semakin mengular di sejumlah SPBU OKI.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” tegasnya.
Untuk menjawab masalah tersebut, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Sungai Sibur. Fasilitas ini diyakini dapat membantu lebih dari 6.500 nelayan di wilayah perairan OKI yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.
“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung. Manfaatnya akan menjangkau wilayah lebih luas,” ujar Muchendi.
Selain sektor kelautan, Muchendi mendorong percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kayuagung. Ia menyebutkan masih ada sekitar 70 ribu warga dan seribu pelaku UMKM yang bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram.
“Infrastruktur jargas di kabupaten tetangga sudah ada. Percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan dan akan menekan biaya energi masyarakat,” jelasnya.
Atasi Antrean Solar di SPBU
Muchendi turut menyoroti antrean panjang di 13 SPBU OKI yang kerap menghambat mobilitas warga dan mengganggu sektor produktif.
“Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi distribusi solar bersubsidi,” kata dia sembari meminta dukungan penambahan kuota dan perbaikan tata distribusi BBM di daerah produktif seperti OKI.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan dukungan penuh atas aspirasi yang disampaikan Bupati OKI. Menurutnya, pembangunan SPBN dan jargas sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
“Ini bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi daerah. Komisi XII siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian pemerintah pusat dan BPH Migas,” tegas Bambang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut menyatakan komitmen mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas rumah tangga di Kayuagung.
“Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah. Dengan jargas, masyarakat dan UMKM menikmati energi lebih hijau dan terjangkau. Kami siap berkolaborasi untuk merealisasikannya,” tandas Wahyudi.(Murod)
